JAKARTA (Suara Karya): Pengadaan mebeulair untuk sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) DKI diduga bermasalah. Untuk itu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta diminta agar segera melakukan audit pengadaan mebeulair di Disdik itu.
Desakan ini disampaikan puluhan pendemo saat mendatangi Gedung Dinas Pendidikan di Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (1/12). Demo ini dimeriahkan pula dengan tampilnya ondel-ondel Betawi. Direktur Perwakilan Kaum Demokrat Sejati DKI Jakarta James Sihombing, menduga kalau pengadaan mebeulair yang diperkirakan Rp 63 miliar tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah. "Lebih baik dana tersebut dialokasikan untuk siswa miskin atau renovasi sekolah rusak yang ada di Ibu Kota," ucapnya. Sebelum menggelar demo Kaum Demokrat Sejati DKI Jakarta pada tanggal 10 November 2011 lalu telah berkirim surat ke Dinas Pendidikan. "Tapi surat tersebut tidak direspons, jadi kami melakukan dengan cara ini (demo)," ujar James Sihombing. Yang menjadi pertanyaan kata James, landasan hukum pengadaan mebeulair dengan sejumlah kode rekening senilai Rp 63.916.160.695. "Lalu, apa landasan teknis pengadaan mebeulair sebab antara tingkat dan model kebutuhan sekolah sangat jauh berbeda dengan pengadaan yang ditentukan. Jadi pengadaan mebeulair itu tidak dipergunakan seacara maksimal untuk mendukung proses belajar-mengajar karena tidak sesuai dengan kebutuhan siswa dan guru," katanya. James menduga jika pengadaan mebeulair yang dilakukan Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan bermasalah. Sementara Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Agus Suhardika saat dihubungi mengatakan, kalau proses pengadaan tersebut adalah tanggung jawab panitia lelang. Jika ada keberatan sebaiknya dilakukan lewat surat sanggahan. "Setahu saya proses lelang selalu merujuk pada aturan yang berlaku. Untuk lengkapnya nanti akan saya cek ke sudin dan panitia lelang," ungkapnya. (Dwi Putro AA) Sumber : Suara Karya
0 Comments:
Posting Komentar