Pemindaian Hasil UKA Capai 41 Persen

JAKARTA--Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BP SDMP dan PMP) Kemdikbud, Syawal Gultom mengatakan proses pemindaian hasil uji kompetensi awal (UKA) guru saat ini sudah mencapai 41 persen. Menurutnya, penilaian UKA ini memiliki dua fungsi, yakni untuk seleksi dan pemetaan.
Dijelaskan, jika dilihat dari fungsi seleksinya tentu harus ada batas nilai. Sedangkan dilihat dari fungsi pemetaan, pemerintah akan menempatkan materi-materi apa saja yang dirasakan sulit.
"Kita terpaksa harus menggunakan dua fungsi ini karena untuk pelatihan dan latihan profesi guru (PLPG). Tapi secara keseluruhan, UKA itu untuk  proses pembinaan guru. Kita tidak munfkin melakukan pembinaan jika tak memiliki dasar pembinaan. Maka itu, ini akan menjadi dasarnya," jelas Syawal ketika ditemui usai rapat koordinasi di Gedung Kemdikbud, Jakarta, Selasa (6/3).
Syawal mengatakan, jika guru tidak lulus di dalam UKA kali ini, maka dapat mengulang di tahun depannya. Sebenarnya, lanjut Syawal, para guru yang tidak lulus nantinya sudah bisa mendapatkan gambaran mengenai soal-soal UKA ini.
"Tapi sayangnya, guru - guru ini belajarnya justru hanya latihan soal. Seharusnya, guru harus mempelajari kisi-kisinya. Jika dia menguasai kisi-kisinya, maka dipastikan sudah dapat mengerjakan soal apapun bentuknya," tukasnya.
Lebih lanjut Syawal menambahkan, penilaian ini tetap akan ditentukan oleh ranking atau batas nilai meskipun ada dua kombinasi, yakni nilai dan kondisi distribusi di daerah masing-masing. "Kalau nilainya rendah ya tetap tidak mungkin lulus. Intinya, yang kita loloskan tetap sebanyak 250 ribu guru," imbuhnya.
Dikatakan,hasil kelulusan UKA ini akan diumumkan secara resmi oleh Kemdikbud pada tanggal 18 Maret 2012 mendatang. Sementara mengenai pungli, Syawal menyerahkan seluruhnya ke Itjen Kemdikbud.
"Sekarang Itjen sudah turun melakukan investigasi. Lebih baik kita menunggu hasilnya. Kita juga tidak mau mengeluarkan statement yang prematur. Menurut informasi yang saya terima, Itjen sedang melakukan investigasi di Sumatera Utara karena dikabarkan ada praktek pungli UKA," tukasnya.

Sumber : I G I

Kemdikbud Belum Punya Dapodik

JAKARTA - Sampai saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) belum memiliki Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Padahal, Dapodik merupakan hal terpenting yang harus dimiliki Kemdikbud sebagai acuan dasar untuk melaksanakan semua program.
Karena itu, Kemdikbud berusaha keras mengumpulkan data-data tersebut, baik dari segi jumlah siswa, jumlah guru, maupun kondisi sekolah di seluruh Indonesia. Diharapkan data tersebut dapat terinvetarisasi secara valid pada tahun 2012.
"Kemdikbud sudah membuat program Dapodik. Dapodik akan dijalankan tahun ini, sehingga diharapkan tahun ini juga sudah selesai," kata Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan Musliar Kasim saat menutup Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2012.
Dia menyadari, kelemahan dan hambatan dalam menjalankan semua program pendidikan disebabkan karena tidak adanya data yang valid.
"Termasuk ketika kita akan memberikan beasiswa dan bantuan kepada siswa miskin, ketika akan mengetahui guru-guru yang kapasitasnya kurang, serta ketika kita akan membantu sekolah-sekolah yang membutuhkan bantuan, karena kita tidak punya data yang lengkap," ungkapnya.
Salah Sasaran
Ketika ditanya berapa jumlah total siswa miskin di Indonesia, pihaknya tidak bisa memberikan data yang akurat. Atas dasar itu, wajar saja jika banyak pihak yang menilai Kemdikbud kerap salah sasaran ketika menjalankan program.
Namun, hal itu langsung ditampik Musliar. "Bukan salah sasaran, tapi kita belum bisa menghimpun secara pasti, karena data yang kita gunakan data dari daerah. Ke depan kita akan miliki Dapodik secara nasional," ungkap mantan Rektor Universitas Andalas itu.
Guna mendapatkan data-data tersebut secara valid dan dapat dipertanggungjawabkan, pihaknya meminta kepada Dinas Pendidikan provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan pendataan secara serius. Tidak hanya kepada Dinas Pendidikan daerah, pihaknya juga meminta sekolah-sekolah untuk memberikan data yang akurat.
"Dalam waktu sebulan ke depan kami minta kepada kepala dinas provinsi, kabupaten/kota untuk mendukung ini dan meminta kepala sekolah dan tenaga pendidik untuk mengisi data ini," ujar Musliar.
Dia mengatakan, dengan dimilikinya Dapodik yang valid dan akurat, dapat menunjang seluruh program pemerintah untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Pemerintah dan DPR RI Sepakat RPP Honorer Rampung April 2012

Jakarta-Humas BKN, Pemerintah dan Komisi II DPR RI sepakat bahwa pemerintah segera menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang mengakomodasi tenaga honorer. Hal tersebut tertuang dalam kesimpulan Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN dan RB) Azwar Abubakar,  Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno dan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mardiasmo di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan-Jakarta, Senin (13/2).

Pimpinan Komisi II DPR RI saat memimpin Rapat kerja dengan MenPAN dan RB,  Wakil Kepala BKN  dan Kepala BPKP terkait tenaga honorer dan program RB.

Rapat Kerja dipimpin Wakil Ketua Komisi II Taufiq Effendi. Komisi II DPR RI meminta Pemerintah agar dapat menyelesaikan RPP  tenaga honorer baik Kategori 1 (K1) dan K2 dan melaporkan hasilnya kepada Komisi II DPR RI paling lambat April 2012. Untuk itu, Kementerian PAN dan RB  bersama BPKP dan BKN berkomitmen segera menyelesaikan dan menuntaskan permasalahan tenaga honorer tersebut.

Perwakilan pemerintah dan jajaran pejabat eselon I dan II menghadiri Rapat kerja di Gedung Nusantara II DPR RI

Namun demikian, Azwar Abubakar menyampaikan bahwa berdasarkan proses verifikasi dan validasi (Verval) yang sedang berlangsung disinyalir terdapat indikasi rekayasa ataupun manipulasi data tenaga  honorer yang disampaikan oleh sejumlah instansi  pemerintah kepada BKN. Oleh sebab itu  Azwar Abubakar menekankan perlunya dilakukan Verval ulang terhadap tenaga honorer di seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah provinsi serta kabupaten/kota yang jumlah tenaga honorernya lebih dari 200 orang secara tepat dan akurat. “Hal serupa juga akan dilakukan terhadap instansi pemerintah yang mendapat laporan pengaduan secara tertulis, baik yang disampaikan kepada Presiden, Wakil  Presiden, Menteri PAN dan RB, serta Kepala BKN,” ungkap Azwar Abubakar. Lebih lanjut Azwar Abubakar menegaskan bahwa RPP tentang  tenaga honorer telah disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara untuk diproses lebih lanjut menjadi Peraturan Pemerintah.

(Depan kiri ke kanan) Kepala BPKP Mardiasmo, MenPAN dan RB Azwar Abubakar dan Wakil Kepala BKN Eko Sutrisno memaparkan terkait penyelesaian tenaga honorer dan RB di Gedung Nusantara II DPR RI.

Sementara itu, Eko Sutrisno mengemukakan bahwa dari 152.310 tenaga honorer K1 telah dilakukan Verval dan hingga 31 Desember 2011 sebanyak 72.569 dinyatakan memenuhi kriteria (MK), 77.891 orang tidak memenuhi kriteria (TMK) dan 1.850 sedang dalam proses verval. Sedangkan tenaga honorer kategori II yang telah sampai BKN, menurut Eko Sutrisno berjumlah 644.144 orang. Eko Sutrisno  menambahkan bahwa jumlah tersebut mengalami penambahan dari luncuran K1 yang dibiayai nonAPBN/APBD sebanyak 18.636 orang. Sehingga jumahnya keseluruhan mencapai 662.780 orang.  Mereka terdiri dari tenaga honorer instansi pusat 84.996 orang dan instansi daerah 577.784 orang.

Berdasarkan data Direktorat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi BKN, jumlah kekuatan PNS saat ini (bezzeting) per 31 Desember 2011 sebanyak 4.570.818 PNS. Mereka bekerja pada instansi pusat sebanyak 925.848 dan 3.644.490 bekerja pada instansi daerah. Sedangkan PNS yang mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) pada tahun 2012 diperkirakan mencapai 116.726, yang tersebar di instansi pusat sebanyak 23.152 dan di instansi daerah sebanyak 116.726. Dengan demikian kalau hingga akhir 2012 tidak ada rekrutmen CPNS maka jumlah keseluruhan jumlah PNS menjadi 4.457.092.

sumber :BKN